Jakarta- Anggaran Rp 12 triliun untuk alokasi bantuan langsung sementara (BLSM) sudah disetujui DPR. Artinya, harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan naik.
Namun demikian, kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini masih dipandang tak masuk akal. Sebab pada saat bersamaan, alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat.
"Mengapa harga BBM Naik tapi subsidi BBM juga naik," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, beberapa saat lalu (Rabu, 12/6).
Hal ini, jelas Fadli, dapat dilihat dari beberapa anomali logika yang sangat mencolok. Rencananya, harga premium akan naik Rp 2.000 dan solar Rp 1.000. Namun ternyata, subsidi BBM juga naik dari Rp 194 triliun menjadi Rp 210 triliun. Padahal logikanya, alokasi subsidi BBM seharusnya turun jika harga BBM naik.
Kedua, lanjut Fadli, di RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa kita harus menambah utang. Pendapatan perpajakan turun Rp 53,6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp 53,6 triliun. Akibatnya defisit melebar dari Rp 153,3 triliun menjadi Rp 233,5 triliun.
Keanehan lain, masih kata Fadli, terlihat dalam postur RAPBN-P, terutama pada anggaran perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013. Alokasi naik menjadi Rp 6,598 triliun dari Rp 5,944 triliun di tahun 2012. Anehnya, pemerintah malah mengusulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor perikanan turun dari Rp 215 miliar menjadi Rp 180 miliar.
"Hal inilah yang membuat Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM menjadi patut dikaji lagi. Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru," demikain Fadli. [ysa]
"Mengapa harga BBM Naik tapi subsidi BBM juga naik," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, beberapa saat lalu (Rabu, 12/6).
Hal ini, jelas Fadli, dapat dilihat dari beberapa anomali logika yang sangat mencolok. Rencananya, harga premium akan naik Rp 2.000 dan solar Rp 1.000. Namun ternyata, subsidi BBM juga naik dari Rp 194 triliun menjadi Rp 210 triliun. Padahal logikanya, alokasi subsidi BBM seharusnya turun jika harga BBM naik.
Kedua, lanjut Fadli, di RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa kita harus menambah utang. Pendapatan perpajakan turun Rp 53,6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp 53,6 triliun. Akibatnya defisit melebar dari Rp 153,3 triliun menjadi Rp 233,5 triliun.
Keanehan lain, masih kata Fadli, terlihat dalam postur RAPBN-P, terutama pada anggaran perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013. Alokasi naik menjadi Rp 6,598 triliun dari Rp 5,944 triliun di tahun 2012. Anehnya, pemerintah malah mengusulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor perikanan turun dari Rp 215 miliar menjadi Rp 180 miliar.
"Hal inilah yang membuat Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM menjadi patut dikaji lagi. Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru," demikain Fadli. [ysa]
Hal ini, jelas Fadli, dapat dilihat dari beberapa anomali logika yang sangat mencolok. Rencananya, harga premium akan naik Rp 2.000 dan solar Rp 1.000. Namun ternyata, subsidi BBM juga naik dari Rp 194 triliun menjadi Rp 210 triliun. Padahal logikanya, alokasi subsidi BBM seharusnya turun jika harga BBM naik.
Kedua, lanjut Fadli, di RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa kita harus menambah utang. Pendapatan perpajakan turun Rp 53,6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp 53,6 triliun. Akibatnya defisit melebar dari Rp 153,3 triliun menjadi Rp 233,5 triliun.
Keanehan lain, masih kata Fadli, terlihat dalam postur RAPBN-P, terutama pada anggaran perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013. Alokasi naik menjadi Rp 6,598 triliun dari Rp 5,944 triliun di tahun 2012. Anehnya, pemerintah malah mengusulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor perikanan turun dari Rp 215 miliar menjadi Rp 180 miliar.
"Hal inilah yang membuat Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM menjadi patut dikaji lagi. Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru," demikain Fadli. [ysa]
Kedua, lanjut Fadli, di RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa kita harus menambah utang. Pendapatan perpajakan turun Rp 53,6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp 53,6 triliun. Akibatnya defisit melebar dari Rp 153,3 triliun menjadi Rp 233,5 triliun.
Keanehan lain, masih kata Fadli, terlihat dalam postur RAPBN-P, terutama pada anggaran perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013. Alokasi naik menjadi Rp 6,598 triliun dari Rp 5,944 triliun di tahun 2012. Anehnya, pemerintah malah mengusulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor perikanan turun dari Rp 215 miliar menjadi Rp 180 miliar.
"Hal inilah yang membuat Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM menjadi patut dikaji lagi. Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru," demikain Fadli. [ysa]
Keanehan lain, masih kata Fadli, terlihat dalam postur RAPBN-P, terutama pada anggaran perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013. Alokasi naik menjadi Rp 6,598 triliun dari Rp 5,944 triliun di tahun 2012. Anehnya, pemerintah malah mengusulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor perikanan turun dari Rp 215 miliar menjadi Rp 180 miliar.
"Hal inilah yang membuat Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM menjadi patut dikaji lagi. Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru," demikain Fadli. [ysa]
"Hal inilah yang membuat Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM menjadi patut dikaji lagi. Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru," demikain Fadli. [ysa]
*RMOL.COM
0 komentar:
Posting Komentar