PKS menolak kenaikan BBM
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jelas akan menyengsarakan rakyat. Persoalan kenaikan BBM, menurut dia, bukanlah sekadar bicara kenaikan harga Rp1.500 atau Rp2.000 saja. Yang menjadi persoalan mendasar menurutnya adalah banyaknya efek dari kenaikan BBM tersebut, seperti melambungnya harga sembako, harga barang, biaya transportasi, dan sebagainya.
"Hal ini akan membebani rakyat, dan beban ini tentunya akan paling dirasakan oleh ratusan juta rakyat kecil. Kalau memang APBN kita harus dihemat, maka seharusnya anggaran para pejabat yang dipotong, dan bukan yang untuk kebutuhan mendasar rakyat. Apabila APBN kita benar-benar krisis, saya siap untuk menghibahkan atau memotong gaji saya untuk negara. Dan seharusnya ketauladanan seperti ini yang diserukan SBY untuk seluruh pejabat," ujarnya kepada media ini, Minggu (16/6).
Ditambahkan Indra, perjuangan buruh dalam menuntut kenaikan upah buruh pada akhir tahun lalu, juga menurutnya akan sia-sia dengan kenaikan ini. Karena dengan naiknya harga-harga barang, lanjut Indra, artinya daya beli buruh atau masyarakat otomatis menurun, dan hal ini berarti nilai upah buruh jelas terdegradasi.
Dampak itu semua, kata Indra lagi, adalah orang miskin akan semakin miskin, yang berarti pula akan melonjaknya pertambahan orang miskin baru. Selain itu, ia menegaskan bahwa dengan naiknya harga-harga komoditi atau barang, tentu akan berimbas kepada naiknya biaya produksi, yang juga akan berujung pada efisiensi karyawan yang dilakukan perusahaan.
"Dengan kata lain, dalam waktu dekat akan ada potensi PHK massal besar-besaran," ungkapnya.
Menurut Indra pula, persoalan besarnya konsumsi BBM adalah persoalan ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah dalam mengelola BBM. Yang pertama menurutnya, adanya mafia BBM yang menyelundupkan BBM kepada pihak asing, juga banyaknya penyimpangan BBM bersubsidi yaitu yang dijual kepada perusahaan-perusahaan tambang, pabrik-pabrik dan sebagainya.
"Saya jadi bingung, apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atas penyelundupan dan penyimpangan tersebut? Seharusnya hal ini yang ditindak dan diberantas," imbuhnya.
Hal kedua, menurut Indra, pemerintah lalai dan gagal menyediakan transportasi massal yang baik. Kemacetan yang sudah sangat parah yang terjadi di kota-kota besar, menurutnya merupakan penyumbang signifikan dalam besarnya konsumsi BBM. Lalu, poin ketiga yang diungkapkan Indra, adalah pengadaan dan penggunaan sumber energi alternatif yang dinilai hanya menjadi kampanye kosong sejak awal tahun 2000 lalu.
Sumber:beritasatu
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jelas akan menyengsarakan rakyat. Persoalan kenaikan BBM, menurut dia, bukanlah sekadar bicara kenaikan harga Rp1.500 atau Rp2.000 saja. Yang menjadi persoalan mendasar menurutnya adalah banyaknya efek dari kenaikan BBM tersebut, seperti melambungnya harga sembako, harga barang, biaya transportasi, dan sebagainya.
"Hal ini akan membebani rakyat, dan beban ini tentunya akan paling dirasakan oleh ratusan juta rakyat kecil. Kalau memang APBN kita harus dihemat, maka seharusnya anggaran para pejabat yang dipotong, dan bukan yang untuk kebutuhan mendasar rakyat. Apabila APBN kita benar-benar krisis, saya siap untuk menghibahkan atau memotong gaji saya untuk negara. Dan seharusnya ketauladanan seperti ini yang diserukan SBY untuk seluruh pejabat," ujarnya kepada media ini, Minggu (16/6).
Ditambahkan Indra, perjuangan buruh dalam menuntut kenaikan upah buruh pada akhir tahun lalu, juga menurutnya akan sia-sia dengan kenaikan ini. Karena dengan naiknya harga-harga barang, lanjut Indra, artinya daya beli buruh atau masyarakat otomatis menurun, dan hal ini berarti nilai upah buruh jelas terdegradasi.
Dampak itu semua, kata Indra lagi, adalah orang miskin akan semakin miskin, yang berarti pula akan melonjaknya pertambahan orang miskin baru. Selain itu, ia menegaskan bahwa dengan naiknya harga-harga komoditi atau barang, tentu akan berimbas kepada naiknya biaya produksi, yang juga akan berujung pada efisiensi karyawan yang dilakukan perusahaan.
"Dengan kata lain, dalam waktu dekat akan ada potensi PHK massal besar-besaran," ungkapnya.
Menurut Indra pula, persoalan besarnya konsumsi BBM adalah persoalan ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah dalam mengelola BBM. Yang pertama menurutnya, adanya mafia BBM yang menyelundupkan BBM kepada pihak asing, juga banyaknya penyimpangan BBM bersubsidi yaitu yang dijual kepada perusahaan-perusahaan tambang, pabrik-pabrik dan sebagainya.
"Saya jadi bingung, apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atas penyelundupan dan penyimpangan tersebut? Seharusnya hal ini yang ditindak dan diberantas," imbuhnya.
Hal kedua, menurut Indra, pemerintah lalai dan gagal menyediakan transportasi massal yang baik. Kemacetan yang sudah sangat parah yang terjadi di kota-kota besar, menurutnya merupakan penyumbang signifikan dalam besarnya konsumsi BBM. Lalu, poin ketiga yang diungkapkan Indra, adalah pengadaan dan penggunaan sumber energi alternatif yang dinilai hanya menjadi kampanye kosong sejak awal tahun 2000 lalu.
Sumber:beritasatu
0 komentar:
Posting Komentar