Jakarta– Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Kamis
13 Juni 2013, menyatakan tak akan mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera dari
koalisi, baik secara lisan maupun melalui surat keputusan resmi.
“Presiden menyerahkan
sikap (soal PKS) kepada parpol-parpol yang ada di koalisi. Keputusan nanti ada
di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi yang di dalamnya terdiri dari para ketua
umum parpol koalisi,” kata Sudi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta
Timur, saat mengantar SBY bertolak ke Bali.
SBY juga membantah ada
utusan Istana yang mendatangi salah seorang menteri PKS untuk menyampaikan
kabar lisan pemecatan PKS dari koalisi. Sudi mengatakan, hingga saat ini status
PKS masih sebagai mitra koalisi. “Tidak ada perubahan,” ujar Sudi.
Sudi juga mengatakan,
Presiden SBY terkejut dengan sikap PKS yang menentang habis-habisan kebijakan
pengurangan subsidi bahan bakar minyak dalam RAPBN-P 2013. Padahal sebelumnya
SBY sempat bertemu dengan Majelis Syuro PKS. Dalam pertemuan yang juga dihadiri
oleh Sudi dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Djufri itu, menurut Sudi, PKS
justru mendukung kebijakan Presiden.
“Tiba-tiba kejadiannya
malah seperti ini (PKS menolak). Kami tidak tahu,” kata Sudi. Sikap PKS yang
membangkang koalisi itu disesalkan oleh seluruh partai politik koalisi
pendukung pemerintah. Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan bahkan meminta
PKS mengundurkan diri dari koalisi karena melanggar tata etika koalisi.
Kemarin, tiga menteri
PKS tak hadir dalam sidang kabinet yang membahas kebijakan kenaikan harga BBM
di kantor presiden. Mereka juga tak hadir dalam acara Penyampaian Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012 di
Istana Negara.
Ketiga menteri PKS itu
yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial
Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono. Mereka minta izin untuk
menghadiri rapat Majelis Syuro di Lembang, Bandung. Dalam rapat itu, PKS
disebut akan memutuskan sikap apakah hendak bertahan atau mundur dari koalisi.
(umi)
*vivanews.com
Jakarta– Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Kamis
13 Juni 2013, menyatakan tak akan mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera dari
koalisi, baik secara lisan maupun melalui surat keputusan resmi.
“Presiden menyerahkan sikap (soal PKS) kepada parpol-parpol yang ada di koalisi. Keputusan nanti ada di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi yang di dalamnya terdiri dari para ketua umum parpol koalisi,” kata Sudi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, saat mengantar SBY bertolak ke Bali.
SBY juga membantah ada
utusan Istana yang mendatangi salah seorang menteri PKS untuk menyampaikan
kabar lisan pemecatan PKS dari koalisi. Sudi mengatakan, hingga saat ini status
PKS masih sebagai mitra koalisi. “Tidak ada perubahan,” ujar Sudi.
Sudi juga mengatakan, Presiden SBY terkejut dengan sikap PKS yang menentang habis-habisan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak dalam RAPBN-P 2013. Padahal sebelumnya SBY sempat bertemu dengan Majelis Syuro PKS. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Sudi dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Djufri itu, menurut Sudi, PKS justru mendukung kebijakan Presiden.
“Tiba-tiba kejadiannya malah seperti ini (PKS menolak). Kami tidak tahu,” kata Sudi. Sikap PKS yang membangkang koalisi itu disesalkan oleh seluruh partai politik koalisi pendukung pemerintah. Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan bahkan meminta PKS mengundurkan diri dari koalisi karena melanggar tata etika koalisi.
Kemarin, tiga menteri PKS tak hadir dalam sidang kabinet yang membahas kebijakan kenaikan harga BBM di kantor presiden. Mereka juga tak hadir dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012 di Istana Negara.
Ketiga menteri PKS itu
yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial
Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono. Mereka minta izin untuk
menghadiri rapat Majelis Syuro di Lembang, Bandung. Dalam rapat itu, PKS
disebut akan memutuskan sikap apakah hendak bertahan atau mundur dari koalisi.
(umi)
*vivanews.com
0 komentar:
Posting Komentar