Berikut
urutan ketidakpuasan publik terhadap kinerja mentri dari partai, hasil survei
LSI :
- Demokrat 42,56%
- PPP 40,06%,
- PKB 39,65%,
- PAN 38,21%
- Golkar 35,81%
- PKS 32,56%
Hubungan Presiden dan
Mentrinya adalah hubungan profesionalisme dan Kinerja, bukan hubungan politik.
Walaupun ketergabungan mereka dalam pemerintahan awalnya berasal dari hubungan
Politik.
Jadi walau secara
politik PKS dan SBY bersebrangan, namun dalam urusan pemecatan Mentri maka
haruslah berdasarkan kinerja metntri itu sendiri. Itulah yang profesional.
Bila berkaitan dengan
kinerja Mentri, berdasarkan survei LSI, kinerja Mentri-Mentri PKS justru yang
paling memuaskan. Tingkat ketidakpuasan publik terbesar justru berasal dari
mentri-mentri Demokrat. Yaitu, mentri yang berasal dari partai SBY sendiri.
Bagaimana dengan
kinerja Mentri secara perorangan ?
Berdasarkan survei LSN,
justru Mentri Pemuda dan Olahraga dan Menko Perekonomianlah yang kinerjanya
paling buruk, menyusul Mentri Keuangan dan Mentri agama.
Bagaimana dengan
penyelewengan anggaran kementrian ?
Hasil penelitian Fitra,
dari 36 kementrian dan lembaga negara yang melakukan penyelewengan anggaran.
Dari 11 departeman dan lembaga yang terbesar melakukan penyelewengan, tidak ada
satu pun kementrian yang dipimpin oleh kader PKS masuk dalam daftar tersebut.
Berikut
11 terbesar dari penyelewengan adalah sbb :
- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.5.938.049.057
- Kementerian Tenaga kerja dan Transmigarasi dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.4.515.281.738
- Kementerian keuangaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.3.537.453.076
- Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.3.470.846.383
- Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.2.551.062.985
- Kementerian Agama dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.792.895.663
- Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.555.118.598
- Badan Pertanahaan Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.420.884.887
- Badan Nasional Penempatan Perlindungaan Tenaga kerja Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.391.956.389
- Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.033.809.400
- Badan Narkotika Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.810.228.015
Dari sisi kinerja maka
publik lebih puas dengan kinerja mentri PKS dari pada mentri dari partai lain.
Begitu juga departemen yang dipimpin oleh PKS cendrung lebih bersih dari partai
lain.
Tidak itu saja,
penghargaan internasional FAO untuk Indonesia, salah satunya hasil kerja keras
dari mentri pertanian dari PKS.
Jadi
wajar saja bila SBY bingung untuk memecat Mentri-Mentri dari PKS..
0 komentar:
Posting Komentar