JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ekonom
senior Indonesia DR Rizal Ramli menengarai adanya kongkalikong antara
Pemerintah dengan Bakrie Grup dalam penanganan luapan lumpur Lapindo.
Memasukkan alokasi anggaran
untuk menangani kasus Lapindo ke dalam APBN, jelas merugikan rakyat. Karena
dana untuk Lapindo itu dapat dialokasikan untuk keperluan lain. Padahal, luapan
lumpur Lapindo yang menenggelamkan Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan kelalaian
sehingga harus jadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Brantas, anak usaha
Bakrie Grup.
“Saya minta Aburizal Bakrie,
jangan ngono yo ngono, neng ojo ngono. Artinya kita tahu ada permainan dalam
APBN-P 2013 untuk Lapindo ini,” kata Rizal di gedung DPR Jakarta, Jumat
(21/6/2013).
Diketahui, pada Pasal 9 ayat 2
RUU APBN-P 2013, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk
membantu ganti rugi korban lumpur Lapindo.
Rizal mengungkapkan, akibat
kongkalikong itu, selain mendapat bantuan dari APBN, Bakrie Grup juga diizinkan
untuk membeli saham PT Newmont di Nusa Tenggara Barat. Padahal, seharusnya
saham-saham Newmont adalah milik negara.
Menurut Rizal, praktik
kongkalikong ini tak lepas dari keputusan pemerintah yang mengubah APBN tiap
tahun.
“Aburizal Bakrie jangan begitu
dong, you kan mau jadi presiden. Jangan masalah pribadi justru negara yang
disuruh bayar,” tegas Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini,
seperti dikutip dari rakyat merdeka online, Jumat (21/6/2013).
Sebelumnya, Aburizal Bakrie
yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar itu membantah ada deal dengan pihak
pemerintah. “Nggak ada (deal),” tegasnya kepada wartawan usai menghadiri acara
ulang tahun Rakyat Merdeka Group di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Soal alokasi anggaran sebesar
Rp 155 miliar dalam APBNP 2013 untuk korban luapan lumpur Lapindo, Aburizal
menegaskan, penanggulangan di luar peta terdampak memang tanggung jawab
pemerintah.
“Ya wajarlah. Karena di luar 1
tahun transaksi jual beli. Jual belinya, kan batasnya namanya peta terdampak.
Di luar transaksi jual belinya itu, itu jual belinya antara Lapindo dengan
rakyat. Itu peta terdampak,” ujarnya. (rmol), salam-online
-
0 komentar:
Posting Komentar