"Indikasi Penghancuran PKS" Sehari Penangkapan LHI, KPK Diberi "Selamat" Dubes Amerika... Ada Apa Ini?

Luthfi Hasan Ishaaq meyakini  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja menjerat dirinya untuk  menjatuhkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tudingan ini disampaikan melalui nota keberatannya (eksepsi) yang dibacakan penasehat hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, (1/7).

"Ada upaya kuat untuk hancurkan partai Islam yang bernama PKS. Ini dinilai sebagai tebang

pilih," ujar Penasehat Hukum Luthfi, Zainuddin Paru dalam sidang.

Luthfi menuding, indikasi penghancuran PKS itu antara lain terlihat dari langkah KPK memanggil Ketua Majelis Syuro PKS Ustadz Hilmi Aminuddin dan sengaja mengarahkan media massa untuk menyeret nama Mentan Suswono dalam pusaran kasus itu.

Mantan Presiden PKS itu menuding, langkah-langkah KPK ini adalah perpanjangan tangan bangsa asing. Dalam hal ini Amerika.

"Kecurigaan kami didasarkan atas kejadian yang terlalu sulit dipercaya kalau hanya kejadian kebetulan belaka. Sehari sebelum terdakwa ditangkap, Dubes Amerika datang ke KPK dan menyatakan mendukung KPK berantas korupsi," papar Zainuddin.

Sumber: beritaparpol

Read More

Dakwaan Luthfi Ngawur, KPK Terancam Digugat

Selasa, 02 Juli 2013

JAKARTA - Tim kuasa hukum terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus yang membelit kliennya ngawur.

Menurut salah satu tim kuasa hukum Luthfi, Mohamad Assegaf, ngawurnya isi dakwaan itu terekpos di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luthfi diduga akan menerima suap berawal dari penangkapan Ahmad Fathanah di Hotel Le Meridien, Jakarta, bersama seorang perempuan bernama Maharani Suciyono.

Kata Assegaf, saat itu, ada uang dalam mobil Fathanah, yang diduga akan diberikan kepada Luthfi. Padahal, tidak ada uang hasil korupsi yang beralih dari Fathanah ke Luthfi. KPK justru meyakini telah memiliki dua alat bukti yang cukup atas temuan itu.

"Kemudian, soal pencucian uang, uang sebesar Rp1,3 miliar yang dipotong Rp10 juta buat perempuan itu (Maharani). Tapi dia (Luthfi) malah dikenakan Pasal Pencucian Uang oleh KPK," kata Assegaf dalam diskusi membedah dakwaan LHI di sebuah restoran di Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Menurutnya, letak predict crime-nya untuk menjerat Luthfi dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang belum ada, tapi KPK menyita kendaraan dan aset lainnya milik Luthfi.

Kedua, lanjut dia, kasus yang menjerat LHI seperti festivalisasi. Sejumlah perempuan dimunculkan lalu dikaitkan dengan Luthfi. "Jadinya peristiwa ini semakin menonjol ketimbang kasus hukumnya," tukasnya.

Setelah itu, munculnya nama Yudi Setiawan, seorang narapidana pembobol Bank Jawa Barat, yang menyebut bila Luthfi atau PKS menargetkan bisa mendapat Rp2 triliun dari tiga Kementerian, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tudingan itu tidak pernah dipaparkan KPK ke mata publik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Hukum Acara Universitas Indonesia (UI), Chaudry Sitompul mengatakan, proses peradilan itu harus berjalan baik. Tetapi, bukan berarti bisa melanggar hak-hak seseorang.

"Saya kira si terdakwa itu harus melakukan (perlawanan), karena jangan hanya karena Penuntut Umum itu memiliki kekebalan (tidak melawan).  Tetapi bila (dakwaan penuntut umum) tidak ada kaitannya dengan persoalan itu bisa saja dituntut," tukasnya.

Kemudian, mengenai Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang yang diterapkan kepada Luthfi, dia menilai, Jaksa seperti menebar jala.

"Istilahnya kan Jaksa main nebar jala saja, seperti jaman supersif. Tapi sekarang kan itu tidak bisa, karena sekarang kan harus menyatukan negara hukum yang beradab," tukasnya.

Artinya, sambung Chaudry, bila KPK tidak bisa membuktikan isi dakwaannya, maka bisa saja KPK digugat atau dituntut balik. Pasalnya, dengan menyebut nama-nama perempuan ikut terlibat dampaknya lebih besar ketimbang uang yang diterima perempuan itu.

"Intinya, KPK harus bisa lebih wise dan bijaksana," terangnya.

Seperti diketahui, Luthfi didakwa terlibat kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian sebesar Rp1,3 miliar dari PT Indoguna Utama.

Bahkan, Luthfi disebut telah menjanjikan pengurusan kuota impor daging sapi kepada PT Indoguna Utama sebanyak 10 ribu ton dengan imbalan Rp50 miliar. (trk)

*http://news.okezone.com/read/2013/06/27/339/828641/dakwaan-luthfi-ngawur-kpk-terancam-digugat

Read More

Penghakiman Atas PKS Oleh KPK dan Media Massa

Selasa, 02 Juli 2013

JAKARTA  –Secara tak langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkolaborasi dengan media massa tertentu, untuk melakukan streotyping atau labeling terhadap Luthfi Hasan Ishaaq. Singkat kata, nama baik Luthfi telah dihakimi oleh kebebasan media massa Indonesia.

Demikian salah satu inti ungkapan eksepsi persidangan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan daging sapi impor Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan. “KPK dan media massa seperti membuat framing atau kerangka opini terhadap kasus hukum yang sedang ditanganinya,” ungkap salah ketua tim kuasa hukum terdakwa, Mohamad Assegaf, Senin (1/7).

Dalam surat eksepsi tersebut, kuasa hukum Luthfi lainnya yakni Jefferson Dau meminjam pendapat Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly seperti dikatakan Jefferson, KPK harus menungkapkan dua alat bukti mengenai keterlibatan Lutfhfi agar orang tidak curiga. Sehingga bila tidak terungkap dua alat bukti yang dianggap cukup, tak heran bila orang akan beranggapan aneh.

Tak Cukup Bukti

Mereka akan beranggapan mengapa proses hukum menjadi alangkah cepatnya. Selasa malam (29 Januari 2013) Luthfi, Ahmad Fathanah, dan Maharani Suciono digerebek KPK, lalu Rabu (30 Januari) Luthfi jadi tersangka. Belum lagi soal streotype dari pemberitaan di banyak media, yang menitik beratkan pada sosok wanita.

Dalam pemberitaan itu pun, tidak hanya sekedar dengan narasi, namun juga dengan ilustrasi. “Padahal faktor wanita ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan operasi KPK. Inilah yang namanya sensasi media,” ungkap Jefferson.

Lebih dari itu, KPK sebagai aparat penegak hukum dan para pengabdi jurnalistik tersebut, secara sadar atau tidak juga telah menghakimi organisasi sosial-politik yang pernah dipimpin Luthfi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kembali pada alat bukti, seperti yang dipaparkan Jimly hanyalah berupa saksi dan hasil sadapan (rekaman), KPK sebenarnya hanya memperoleh satu alat bukti saja dalam melakukan penangkapan maupun penahanan. Itu artinya KPK sebenarnya belum memenuhi syarat KUHAP, yaitu syarat adanya bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan maupun penahanan.

“Okelah, anggap KPK telah memperoleh bukti permulaaan yang cukup, tapi bukti ini untuk tindak pidana apa? Sudah bisakah ditentukan? Apakah untuk Tindak Pidana Penyuapan ataukah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)?” pungkasnya. “Kalau untuk TPPU tentu terlalu dini untuk bisa dilakukan penangkapan. Kalau untuk tindak pidana penyuapan, dua alat bukti tersebut membuktikan apa?”

Secara keseluruhan, hingga pada proses penangkapan maupun penahanan, KPK sebenarnya belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka, untuk bisa memberi konfirmasi pada KPK tentang adanya penyuapan. (ANG)

*http://tajuk.co/2013/07/penghakiman-atas-pks-oleh-kpk-dan-media-massa/

Read More

Fahri Hamzah: Otak kasus LHI adalah Dipo Alam

Selasa, 02 Juli 2013

Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menuding, bahwa otak di balik kasus suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) adalah Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Menurut Fahri, peran Dipo Alam dalam kasus yang membelit mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) sangat besar sekali.

"Peran Dipo Alam besar sekali. Otak di balik kasus ini ya Dipo Alam. Kasus ini di belakangnya Dipo Alam," jelas Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/7).

Fahri menjelaskan, kasus kuota impor daging sapi muncul berawal dari laporan Seskab Dipo Alam ke KPK beberapa waktu lalu. Selain itu, dia juga menuding UKP4 sebagai mata-mata di kabinet.

"Bagaimana kronologinya, sejak peristiwa pelaporan ke KPK. Ini otaknya Dipo Alam. Terus terang, otaknya juga mata-mata kabinet itu UKP4. Ini akan ke arah sana temuannya," tuding dia.

Anggota Komisi III DPR ini pun meminta agar kasus Luthfi Hasan Ishaaq segera dibatalkan, layaknya kasus mantan Pimpinan KPK Bibit-Chandra. Karena, kata dia, tidak satu pun bukti yang mengatakan bahwa ada aliran dana yang mengalir ke Luthfi dalam kasus suap kuota impor daging sapi.

"Pertanyaannya, kita harus secara riil menelisik perkara ini satu per satu, bagaimana pola ini digerakkan. Kalau dulu KPK sukses menahan Bibit-Chandra dibatalkan kasusnya dengan SKP2, karena pengakuan Ari Muladi tidak nyambung dengan Bibit-Chandra, sekarang ini LHI juga tidak nyambung, uangnya tidak sampai ke LHI kok," imbuhnya.

Fahri juga menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini hanya berlaku bagi sekelompok orang tertentu saja. "Negara ini, tumpul ke sekelompok orang, tajam ke sekelompok orang," tandasnya.

Diketahui, Seskabt Dipo Alam memberikan laporan praktik kongkalikong yang dilakukan pejabat di dalam kementerian dan DPR melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat dikonfirmasi, Dipo menolak membeberkan kementerian dan siapa saja anggota DPR yang dilaporkan pada Rabu (14/11) malam.

Dari informasi yang diterima merdeka.com, terdapat tiga kementerian yang dilaporkan Dipo kepada KPK, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan. Sementara, anggota dewan yang diduga terlibat dalam praktik kongkalikong anggaran merupakan anggota dari salah satu komisi yang bermitra dengan tiga kementerian itu.

*http://www.merdeka.com/politik/fahri-hamzah-otak-kasus-lhi-adalah-dipo-alam.html

__
foto: Dipo Alam (sumber: antara)

Read More

KPK Ancam Fathanah Agar Mengaku Uang Suap Buat LHI

Sesaat sebelum persidangan perkara dugaan suap impor daging sapi mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) yang mengagendakan pembacaan eksepsi, Fahri sempat bertemu dengan LHI di sebuah ruangan diskusi, lalu tiba-tiba menurut Fahri, datang Ahmad Fathanah (AF), yang akhirnya terlibat pembicaraan bertiga. Demikian keterangan Wakil Sekjend Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah.

"Karena saya datang ketemu LHI, sempat diajak ke ruangan diskusi, tiba-tiba  ada AF masuk ke situ sempat ngobrol sendiri dan ngobrol bertiga. Yang menarik, ini menjadi tuntutan kita di persidangan sebab jarak antara AF dan LHI sehari, habis ditangkap memang sasarannya LHI sejak awal," ujarnya di pressroom DPR, Senin (1/07).

Sejak awal, katanya, LHI sudah menjadi target oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bukanlah AF, karena semua pertanyaan mengenai uang suap yang diarahkan kepada AF semuanya menjurus pada LHI.

"Tim KPK yang menangkap AF sejak awal memang niatnya mau tangkap LHI. Sejak AF ditangkap, seluruh pertanyaan mengarah pada keterkaitan hubungan antara LHI dan AF," terangnya.

Bahkan saat melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Fathanah, menurut Fahri,  penyidik KPK yaitu Novel Baswedan itu sangat kasar, bahkan bisa dikatakan semi mengancam kepada Ahmad Fathanah, hal itu dilakukan supaya AF menjelaskan hubungannya bahwa uang itu untuk LHI. "Saudara kalau tidak kooperatif, akan saya miskinkan," begitu kutipan ancaman dari Novel Baswedan, .

"Sejak awal, AF sudah mengatakan bahwa uang tersebut bukanlah untuk LHI, dan dikatakan uang tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang saat itu tengah berada di lobby hotel. Dalam perkara ini jelas, ada dua barang bukti yang disembunyikan oleh KPK yaitu, sadapan telepon antara AF dengan sopirnya. Sadapan telepon itu jelas mengatakan uang itu uang AF," jelasnya.

Bahkan, katanya, belakangan sopirnya pun diteror, dan seolah uang itu memang untuk LHI. Tapi sadapan telepon ini tidak mau dibuka oleh pihak KPK. Lalu yang kedua, sadapan telepon AF dengan dua pihak yang dealer mobil yang mau ambil uang itu untuk bayar utang.

"Nah itu juga oleh KPK tidak mau dibuka. Alasannya tidak ada atau hilang. Kalau tidak ada, mungkinkah seseorang yang dikuntit lalu ditangkap, tapi percakapan teleponnya tidak ada. ini alat bukti yang disembunyikan KPK," tambahnya.

Selain itu juga, intimidasi yang dilakukan oleh KPK, menurut Fahri jelas penangkapan terhadap AF itu arahnya untuk menangkap LHI.

"Kalau hal ini dipahami oleh majelis hakim Tipikor dan mau memaksa untuk dibuka rekaman itu, kasus ini tentunya akan hilang. Tapi kita akui pada saat itu ada kesalahan waktu LHI dijemput, akhirnya kita main serahkan ke KPK tanpa bukti. Padahal mereka tidak bisa jemput LHI karena dua alat bukti itu tidak berhasil," ucapnya. (pm/kmhkm)

*http://www.nabawia.com/read/379/kpk-ancam-fathanah-agar-mengaku-uang-suap-buat-lhi#

___
foto: Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq (kiri) dipeluk Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah (kanan) usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (1/7/2013). (sumber: tribunnews)

Read More

Kota Depok Larang Minimarket Jual Minuman Keras

DEPOK - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menegaskan, minimarket di kota Depok tidak boleh menjual minuman keras. Pasalnya, pihaknya bersama DPRD sudah menerbitkan peraturan daerah (perda) yang mengatur hal tersebut.

“Pemkot Depok sudah punya Perda yang tidak memungkinkan minimarket berjualan miras,” ujar Nur Mahmudi Ismail, seperti dikutip Fimadani, Senin (24/6).

Nur Mahmudi menyatakan, dalam Perda tersebut juga diatur minimarket tidak boleh berjualan di dekat rumah ibadah dan sekolah dalam radius seribu meter. Ia yakin anak di bawah umur tidak akan mudah mendapatkan miras dengan mudah di minimarket seluruh Depok.

Sebelumnya, merebak keresahan saat minimarket dengan mudah menjual miras golongan A. Menjamurnya minimarket memudahkan remaja mudah mengakses minuman haram tersebut.

Dalam Permendag No 43 tahun 2009 diatur minuman dengan kadar alkohol 0-5 persen bisa dijual di minimarket. Namun diatur juga penjualan miras tidak boleh di dekat tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman.

*sumber: http://www.bersamadakwah.com/2013/06/kota-depok-larang-minimarket-jual.html

Read More

Aneh... Soal Asap SBY Minta Maaf Pada Singapura-Malaysia, Tapi Tak Minta Maaf Pada Rakyatnya Soal Kenaikan BBM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia atas bencana kabut asap dari kebakaran hutan di Riau yang menimpa kedua negara. Namun hal ini dinilai sebagai pencitraan.

Pengamat politik dari Universitas Mercu Buana, Heri Budianto menilai tindakan meminta maaf kepada 2 negeri jiran itu menunjukkan SBY lebih mementingkan citra dirinya di dunia internasional.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (25/6/2013), Heri menyebutkan, permohonan maaf SBY kepada Malaysia dan Singapura merupakan bentuk komunikasi pencitraan SBY di mata internasional.

"Langkah SBY tersebut dapat diterima sebagai bentuk kedewasaan pemerintah yang mengakui bahwa masalah kabut asap tersebut bersumber dari Indonesia," kata Heri.

Pakar komunikasi politik itu

menjelaskan, permintaan maaf SBY tersebut mengandung 2 makna. Pertama, SBY sedang membangun image positif dunia internasional yang memang sudah sangat kuat.

"Seperti diketahui bahwa citra SBY di dunia internasional sangat baik. Berbagai penghargaan dunia dipeoleh SBY pada tingkat internasional," ungkap Heri.

Kedua, lanjut dia, pemerintah mengakui bahwa masalah asap bersumber dari Indonesia. Dan maka dari itu, pemerintah berkewajiban meminta maaf. Namun hal ini tentu bertolak belakang dengan sikap para menteri SBY yang tidak mau meminta maaf pada negara jiran tersebut.

"Saya kira ini juga menunjukkan komunikasi buruk pemerintah, karena tidak seragam dalam bersikap dan memberikan pernyataan terkait masalah tersebut," sebut Heri.

Menurut dia, SBY tahu dan menyadari bagaimana sikap para menteri yang tak mau disalahkan oleh Malaysia dan Singapura. "Makanya SBY menyampaikan langsung permintaan maaf dan menegur para menteri tersebut," tutup Heri.

*sumber :http://www.suaranews.com

Read More

PKS akan Tolak RUU Ormas

Selasa, 25 Juni 2013

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyatakan fraksinya akan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) menjadi UU, dalam Rapat Paripurna DPR hari ini.

Penolakan tersebut, jelas Mardani, akan dilakukan apabila ternyata di dalam draft RUU Ormas yang terakhir dibahas oleh panitia khusus (Pansus), ternyata menciderai asas demokrasi yang berlaku di Indonesia. Bila demikian adanya, Fraksi PKS tak segan untuk menentangnya.

"Kami dari awal menolak. Kami akan mencermati (draft terakhir yang dibahas Pansus). Pada awalnya, kami satu-satunya fraksi di DPR yang menolak," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua bidang Komunikasi dan Informasi DPP PKS ini, kemarin di Gedung DPR, Jakarta.

Lebih lanjut Mardani menjelaskan, alasan pihaknya menolak pengesahan RUU Ormas ini, lantaran berbagai klausul yang terdapat di dalam pasal-pasal RUU Ormas berpotensi mengebiri kebebasan berserikat masyarakat. Misalnya soal keharusan menggunakan asas Pancasila bagi seluruh Ormas.

"Selain itu ada pula terkait eksistensi Ormas asing yang berada di Indonesia. RUU Ormas harus menjadi jalan bagi penguatan 'civil society'. Bukan sebaliknya. Ormas bahkan bisa menjadi pilar kelima demokrasi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, pers," katanya.

Oleh sebab itu, Fraksi PKS akan mencermati dengan seksama isi dari draft RUU Ormas yang akan diparipurnakan oleh DPR pada hari ini. "Saya mau tanya (di dalam rapat paripurna) apa saja perubahannya yang positif," kata dia.

Untuk diketahui, pada hari ini DPR memang berencana untuk mengesahkan RUU Ormas menjadi UU. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan, apapun yang terjadi RUU ini tetap akan disahkan, meski masih mendapat penolakan dari dua Ormas Islam besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). (Risman Afrianda/day)

*http://skalanews.com/berita/detail/148511/PKS-akan-Tolak-RUU-Ormas

Read More

Terkuaknya Menko Perekonomian Hatta Rajasa Dalam Skandal Kasus Suap Impor Daging! Kemana KPK?

Hatta Rajasa  

Terdakwa suap impor sapi yang juga Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi, membenarkan Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa terlibat dalam kasus dugaan korupsi penambahan kuota impor daging sapi.

Juard, mengungkapkan itu dalam nota pembelaan diri (pledoi), yang Ia sampaikan guna menanggapi tuntutan 10 tahun penjara Jaksa KPK, di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/6).

Ia membenarkan, bahwa nama Hatta sendiri, muncul dari Direktur PT Radina Niaga Mulia, Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda.

Ia menuturkan, ketika itu Elda menyertakan nama Hatta Rajasa guna meyakinkan atasannya, Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, supaya mau mengajukan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian pada 2013, dengan bantuannya.

Juard mengatakan, dia mendengar hal itu dari anak buah Elda, Jerry Roger Kumontoy. Menurut dia, Elda mengutus Jerry guna menyampaikan supaya PT Indoguna Utama mengajukan penambahan kuota impor daging sebesar delapan ribu ton.

"Jerry diminta Elda agar menyampaikam kepada saya mengajukan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak delapan ribu ton untuk 2013. Jerry mengatakan saat itu Uban (Hatta Rajasa) telah menyetujui tambahan kuota impor sebesar 20 ribu ton," ujar Juard, ketika membacakan pledoi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (19/6).

Juard mengaku, ketika itu dirinya tak meyakini kalau Hatta Rajasa ikut bermain dalam kasus ini. Ia mengklaim, itu cuma akal-akalan dari Elda saja.

Selanjutnya, menurut Juard, Ia lantas berusaha membuktikan pernyataan Jerry itu. Dia kemudian memerintahkan seorang stafnya, Priyoto, membuat kembali surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi.

Setelah jadi, Priyoto membawa surat itu buat diberikan kepada Jerry Roger. Keduanya bertemu di sebuah minimarket dekat kompleks Kementerian Pertanian, dan surat itu pun berpindah tangan.

"Tapi kemudian saya tahu surat permohonan itu tidak pernah dimasukkan Jerry atau Elda ke loket Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian," lanjut Juard.

Read More

Fakta Tersembunyi, Dunia Anti ‘Israel’

dakwatuna.com - Dunia membenci ‘Israel’ kecuali anggota Kongres Amerika Serikat yang dibeli oleh lobi Yahudi. Tepatnya, ini bisnis bukan senang. Sebab gerakan anti ‘Israel’ di Amerika semakin kencang. Setiap hari muncul isu soal ini. Likud Amerika terkadang meminta agar menyerang mereka yang mengkritik penjajah Zionis, mengusir atau membunuh mereka.

Kolumnis Yahudi Amerika Jacob Helborn menerbitkan artikel tentang “citra ‘Israel’ yang terguncang” di dunia. Mantan Dubes Amerika di Riyadl, Chash Vierman mengomentari artikel di atas bahwa ada dua pertanyaan tentang ‘Israel’; pertama, apakah negara ini mampu bertahan menjadi negara demokratis sementara ia menguasai dan memerintah pemeluk agama lainnya dengan kekerasan dan menghalangi proses perdamaian? Kedua, bagaimana isolasi (boikot) dunia kepada ‘Israel’ atau di Amerika secara khusus akan berpengaruh kepada negara Zionis ini?

Ada sejumlah artikel dan kolom senada, sebagian besarnya ditulis oleh Yahudi Amerika. Namun saya tidak ingin teoritis karena hanya memberikan contoh terbatas di dunia seperti yang diungkap oleh media Likud Amerika.

Majalah Commentari yang juga berafiliasi kepada Likud juga dengan pongah mengatakan, ekstrimisme dan anti ‘Israel’ mengancam Eropa.

Majalah ini menyerang keras museum Joe de Boom Perancis yang didanai pemerintah memamerkan gambar 68 syuhada Palestina yang gugur dalam melawan penjajah Zionis. Juga menyerang Asosiasi Buruh Inggris karena melarang anggotanya berkunjung ke ‘Israel’ sebagai salah satu program asosiasi “sahabat ‘Israel’” yang menyerukan kerjasama dengan ‘Israel’. Asosiasi Buruh Inggris ini melakukan voting soal boikot Israel baik dari masyarakat atau umum.

Dari Perancis, Inggris hingga Kanada yang memberikan Liga McGill yang terkenal di sana memberikan gelar doktor kehormatan kepada guru besar Amerika Judith Butler salah satu bintang yang mengusung kampanye akademi anti ‘Israel’.

Butler, menurut media Likud Amerika, tercatat sebagai penyerang negara ‘Israel’ (dan diskriminasi nya) dan dukungannya terhadap boikot akademi dunia terhadap perguruan-perguruan tinggi ‘Israel’. Butler pernah ke Tepi Barat dan ikut dalam unjuk rasa menentang kekerasan ‘Israel’ yang menyerang perempuan-perempuan Palestina. Bahwa Butler menolak adanya negara ‘Israel’ yang berdiri di samping negara Palestina.

Di Amerika, setiap perguruan tinggi di sana ada organisasi pelajarnya yang membela dan simpati kepada Palestina dan menuntut boikot ‘Israel’, dan menarik semua investasi di sana serta menerapkan sanksi kepada negara penjajah ini. Media-media Likud Amerika bicara soal konferensi  lintas agama yang digelar lembaga Islam di Amerika Utara di California. Media Likud Amerika menyerang lembaga ini dengan tudingan mendukung “terorisme” yang dimaksud adalah gerakan Hamas. Bahkan Rabi-rabi Yahudi ikut dalam pertemuan bersama kelompok Kristen bahwa setiap yang mengkritik ‘Israel’ berarti mendukung terorisme. Padahal sebenarnya ‘Israel’ adalah induk terorisme dan negara Apartheid satu-satunya yang tersisa di dunia. (bsyr/infopalestina)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/

Read More

Tidak Tepat Sasaran, PNS dan Orang Meninggal Terima BLSM

dakwatuna.com – Banda Aceh.  Program kompensasi BBM berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sudah digulirkan pemerintah guna meringankan  beban masyarakat akibat melambungnya harga-harga paska kenaikan harga BBM Bersubsidi.

Namun sangat disayangkan, pengelolaan BLSM tersebut tidak berjalan sesuai harapan, salah satunya tidak tepat sasarannya program tersebut.  Ada warga tergolong mapan secara ekonomi seperti pegawai negeri sipil (PNS) juga mendapatkannya. Lebih aneh nya lagi ada warga telah meninggal, juga menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS ).

Tidak tepatnya penerima KPS sebagai syarat pengambilan BLSM terjadi di Aceh Besar dan Aceh Barat. Hal ini menjadi pertanyaan banyak warga dan menilai memang pemberian BLSM tidak tepat sasaran.

“Di daerah saya terdapat 101 Kepala Keluarga (KK). Namun yang terdata sebagai penerima KPS ada 40 KK, aneh nya tidak semua mereka adalah orang miskin, ” kata Zainal, Keuchik, Ajee Rayeuk, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Senin (24/6) saat di temui di Kantor Pos, Lambaro.

Zainal menyampaikan bahwa dari 40 KK terdata sebagai penerima KPS, diketahui tidak semuanya warga miskin. Kondisi, tersebut membuat dirinya resah karena ada anggapan miring dari sejumlah warganya yang menilai ada permainan dalam penetapan KPS.

Oleh karena itulah dirinya datang ke Kantor Pos untuk meminta klarifikasi data penerima yang belakangan ia mendapatkan jawaban bahwa data penerima KPS yang diteruskan kepadanya kemungkinan adalah data warga miskin tahun 2008.

“Kan lucu, kalau kejadiannya seperti ini. Kita yang kenal dengan masyarakat. Padahal kita baru beberapa bulan menjabat sebagai aparatur desa,”sebut nya.

Di Kantor Pos Lambaro, sebanyak 1.536 kartu KPS didistribusikan kepada 1.536 KK masyarakat Kecamatan Ingin Jaya. “Ini penyaluran hari kedua, belum banyak warga yang datang mengambil. Hari pertama, Jumat kemarin, hanya ada 50 orang yang mengambil,” kata Kepala Kantor Pos Lambaro, Ruslan.

Pihaknya menegaskan hanya bertugas mendistribusikan KPS kepada penerima. Persoalan banyak yang komplain tidak tepat sasaran, bukan kewenangan mereka. “Tugas kita hanya mendistribusikan saja,” katanya lagi.

Sementara itu belasan perangkat desa dalam dua kecamatan di Aceh Barat, Senin (24/6) sekira pukul 12.00 Wib, mendatangi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Aceh Barat. Kedatangan mereka ke instansi tersebut untuk mempertanyakan penyaluran BLSM)pada lokasi permukiman mereka, ditemukan orang meninggal tercatat sebagai penerima BLSM.

”Aneh, di Desa Kreung Beukah dan Desa Lhok Geuci, Kecamatan Pante Cereumen ada warga telah meninggal tiga tahun lalu, masih tercatat sebagai penerima BLSM,” ungkap Zaini,

Sekretaris Mukim Gunung Emas, Kecamatan Pante Cereumen, Aceh Barat, kepada Koran Rakyat Aceh.

Selain itu, warga juga komplain, karena pada Desa Teuladan, Kecamatan Kaway XVI, juga ditemukan penerima tidak berhak, yakni, warga berstatus sebagai PNS memperoleh kartu perlindungan social sebagai penerima BLSM.

”Makanya, kami warga mempertanyakan keganjilan ini kepada pihak Kantor Kecamatan, DPRK Aceh Barat, dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Aceh Barat, mengapa PNS, orang kaya, dan orang meninggal tercatat sebagai penerima BLSM,” ujar Zaini, yang dibenarkan belasan perangkat desa lainnya, Senin (24/6) kemarin, saat berada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Aceh Barat, Meulaboh.

Sementara anggota DPRK setempat, Abdul Kadir bersama dengan kolega nya, mengaku telah melakukan pantauan secara langsung terhadap penyaluran kartu perlindungan social (KPS) pada dua kecamatan, yakni Kecamatan Kaway XVI dan Kecamatan Pante Cereumen.

Hasil temuan kalangan legislatif, memang mendapatkan sejumlah kejanggalan, seperti diutarakan warga, yakni PNS dan orang meninggal tercatat sebagai penerima BLSM.

Sehingga, pihak DPRK setempat mengharapkan database jumlah 15.407 KTS (penerima BLSM) hasil BPS Meulaboh tahun 2011 lalu, perlu dilakukan pemuktahiran, karena pasti ada terjadi perubahan.

“Selama tiga tahun berjalan, mulai 2011 sampai 2013, pasti ada perubahan, salah satunya, seperti meninggal. Alangkah bagusnya, jika database KPS kembali disusun ulang dengan melibatkan perangkat desa,” pintanya.

Sementara Kepala kantor Pos Meulaboh, Rachmady Sirait, mengaku pihaknya hanya berpedoman pada data 15.407 jumlah warga yang masuk sebagai penerima BLSM dari 12 Kecamatan di Aceh Barat, dengan total anggaran Rp. 4.622.100.000.

”Kalau kartu KPS, telah kita salurkan pada seluruh kecamatan. Jika pada satu kecamatan realisasi KPS mencapai 70 persen, maka proses penyaluran BLSM akan dilakukan,” jelasnya. (sul/jpnn)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/

Read More

Rizal Ramli: “Aburizal Bakri Jangan Begitu Dong, Masalah Pribadi Jangan Negara yang Disuruh Bayar”

 

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ekonom senior Indonesia DR Rizal Ramli menengarai adanya kongkalikong antara Pemerintah dengan Bakrie Grup dalam penanganan luapan lumpur Lapindo.

Memasukkan alokasi anggaran untuk menangani kasus Lapindo ke dalam APBN, jelas merugikan rakyat. Karena dana untuk Lapindo itu dapat dialokasikan untuk keperluan lain. Padahal, luapan lumpur Lapindo yang menenggelamkan Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan kelalaian sehingga harus jadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Brantas, anak usaha Bakrie Grup.

“Saya minta Aburizal Bakrie, jangan ngono yo ngono, neng ojo ngono. Artinya kita tahu ada permainan dalam APBN-P 2013 untuk Lapindo ini,” kata Rizal di gedung DPR Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Diketahui, pada Pasal 9 ayat 2 RUU APBN-P 2013, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk membantu ganti rugi korban lumpur Lapindo.

Rizal mengungkapkan, akibat kongkalikong itu, selain mendapat bantuan dari APBN, Bakrie Grup juga diizinkan untuk membeli saham PT Newmont di Nusa Tenggara Barat. Padahal, seharusnya saham-saham Newmont adalah milik negara.

Menurut Rizal, praktik kongkalikong ini tak lepas dari keputusan pemerintah yang mengubah APBN tiap tahun.

“Aburizal Bakrie jangan begitu dong, you kan mau jadi presiden. Jangan masalah pribadi justru negara yang disuruh bayar,” tegas Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini, seperti dikutip dari rakyat merdeka online, Jumat (21/6/2013).

Sebelumnya, Aburizal Bakrie yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar itu membantah ada deal dengan pihak pemerintah. “Nggak ada (deal),” tegasnya kepada wartawan usai menghadiri acara ulang tahun Rakyat Merdeka Group di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Soal alokasi anggaran sebesar Rp 155 miliar dalam APBNP 2013 untuk korban luapan lumpur Lapindo, Aburizal menegaskan, penanggulangan di luar peta terdampak memang tanggung jawab pemerintah.

“Ya wajarlah. Karena di luar 1 tahun transaksi jual beli. Jual belinya, kan batasnya namanya peta terdampak. Di luar transaksi jual belinya itu, itu jual belinya antara Lapindo dengan rakyat. Itu peta terdampak,” ujarnya. (rmol), salam-online

- 

Read More

Salam Cinta Rakyat Palestina untuk Rakyat Indonesia

 

dakwatuna.com – Jakarta.   Wakil ketua Parlemen Palestina di Gaza, Syeikh Abdurrahman Yusuf al Jamal menyatakan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dalam berjuang melawan penjajah Israel.

Syeikh Jamal lebih khusus juga mengapresiasi semangat rakyat Indonesia dalam pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

“Atas nama seluruh rakyat Palestina, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas pembangunan Rumah Sakit Indonesia di kota Gaza,” kata Syeikh Jamal di depan ribuan jamaah Tabligh Akbar Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta, Kamis (20/6).

Syeikh Jamal yang baru saja menutup program hafalan Qur’an Tajul Waqor di Lampung beberapa hari lalu juga menegaskan selama ini rakyat Indonesia telah banyak membantu rakyat Palestina dalam perjuangannya melawan penjajah Israel.

“Rakyat Indonesia telah banyak membantu Palestina dalam perjuangannya melawan penjajah Israel, mulai dari mengirim dana, pelatihan bagi rakyat Palestina, sampai dengan pembangunan rumah sakit di Gaza. Kami merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Hubungan Indonesia dan Palestina

Awal dukungan untuk kemerdekaan Indonesia ini dimulai dari Palestina dan Mesir. Seperti dikutip dari buku “Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri” yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia , M. Zein Hassan.

Dalam buku tersebut, Zein Hassan Lc. Lt. sebagai pelaku sejarah menjelaskan tentang peran serta, opini dan dukungan nyata Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia, di saat negara-negara lain belum berani untuk memutuskan sikap.

Dukungan Palestina ini diwakili oleh Syeikh Muhammad Amin Al-Husaini yang saat itu merupakan mufti agung Palestina secara terbuka mengenai kemerdekaan Indonesia. Saat sedang berada di Jerman pada 6 September 1944, Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ‘ucapan selamat’ mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini kepada dunia Islam.

Berita yang disiarkan radio tersebut dua hari berturut-turut disebar-luaskan, bahkan harian “Al-Ahram” juga menyiarkan. Syeikh Muhammad Amin Al-Husaini dalam kapasitasnya sebagai mufti Palestina juga berkenan menyambut kedatangan delegasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan memberi dukungan penuh. Peristiwa bersejarah tersebut tidak banyak diketahui generasi sekarang, mungkin juga para pejabat di negeri ini.

Bahkan dukungan ini telah dimulai setahun sebelum Soekarno-Hatta benar-benar memproklamirkan kemerdekaan RI.

Dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia semakin terasa saat seorang saudagar kaya Palestina yang sangat bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, Muhammad Ali Taher secara spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti dan berkata: “Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia”. Setelah itu dukungan pun mengalir, di jalan-jalan terjadi demonstrasi- demonstrasi dukungan kepada Indonesia oleh masyarakat Timur Tengah. (wk/mina)

Sumber:http://www.dakwatuna.com/2013/06/22/35714/salam-cinta-rakyat-palestina-untuk-rakyat-indonesia/#ixzz2X6dEtyaU

Read More

PAN Tegur PKS Soal Penyebutan Hatta dalam Kasus Impor Daging

Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPP BM PAN) peringatkan PKS agar jangan ada skenario dan rekayasa politik untuk menyeret Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dalam kasus suap Impor daging sapi.

Pernyataan salah satu terdakwa kasus itu yaitu Juard Effendi, dalam persidangan Rabu (19/6) lalu yang menyebutukan nama Hatta Rajasa dalam kasus korupsi impor sapi adalah di paksakan untuk mengaitkan dan mencatut nama Hatta Rajasa.

“Kementerian Menko perekonomian mempunyai tugas hanya mengkoordinir beberapa kementerian di bawahnya sedangkan urusan teknis di lakukan oleh kementerian yang bersangkutan termasuk juga dengan persoalan impor sapi yang menjadi domain kementerian perdagangan dan kementerian pertanian,” kata Wakil Sekjen Dewan DPP BM PAN Satria Chaniago di Jakarta, Sabtu (22/6) pagi.

“Secara politik sangat tidak masuk di akal seorang Hatta Rajasa melakukan intervensi yang berkaitan dengan pelanggaran UU kepada Menteri Pertanian Suswono mengingat kedua menteri tersebut berbeda partai politik. Apabila ini di lakukan sama saja Hatta Rajasa melakukan Harakiri (bunuh diri) sebab sewaktu-waktu ini akan menjadi senjata oleh PKS untuk menyerang Hatta Rajasa,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Hatta Rajasa adalah Menko Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Dia juga Ketua Umum PAN. Sementara Suswono adalah kader PKS. Suswono dikatikan dengan kasus suap impor daging sapi, yang telah menjerat mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Iskaq.

Satria menegaskan, kasus korupsi impor sapi adalah kasus hukum yang masuk ranah politik sehingga ada skenario PKS untuk membangun opini masyarkat dengan menyeret partai lain yaitu PAN melalui simbol Ketum PAN Hatta Rajasa untuk masuk ke pusaran kasus tersebut.

Hal itu karena adanya kekwatiran PKS di Pemilu 2014 konstituennya berpindah ke PAN mengingat karakter pemilih kedua partai ini hampir sama.

“KPK perlu menelusuri sedalam-dalamnya kasus korupsi suap impor sapi, karena ada indikasi korupsi ini di lakukan secara kelembagaan, mengingat otak dari korupsi ini adalah orang nomor satu PKS,” kata Satria.

Hal ini juga berkaitan dengan pernyataan pembobol bank Jabar cabang Banten Yudi Setiawan, di mana ada target pencarian dana Rp 2 triliun oleh PKS di 3 kementerian dalam rangka pemenangan Pemilu 2014 dan tidak mungkin pernyataan ini serta merta muncul dengan begitu saja.

“Apabila ini terbukti maka KPK segera merekomendasikan kepada pemerintah atas kejahatan yang di lakukan, selanjutnya pemerintah memohon kepada MK untuk segera membubarkan PKS sesuai dengan Pasal 68 UU No.23/2004 tentang pembubaran sebuah partai politik yang dianggap berbahaya sebab korupsi masuk dalm kategori ekstra ordinery crime, tidak berbeda dengan kejahatan teroris dan Narkoba yang berbahaya buat negara,” tambah dia.

“DPP BM PAN akan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan menempuh jalur hukum terhadp pihak-pihak yang telah mencatut dan mencemarkan nama baik Ketua Umum Hatta Rajasa,” ujarnya. [beritasatu.com]

—-
*Foto : Menko Perekonomian Hatta Rajasa tiba di Gedung KPK Jakarta, Kamis (13/6). Hatta mendatangi KPK untuk melakukan rapat koordinasi kebijakan alokasi gas dan revitalisasi industri pupuk yang dihadiri Wamen ESDM, Kepala SKK Migas serta perusahaan pupuk dan gas. (sumber: ANTARA FOTO)

Read More

Pilwalkot Bandung Mengajarkan Kita Banyak Hal

Senin, 24 Juni 2013

Pilwalkot Bandung mengajarkan: Masyarakat rindu...

1. Sosok muda enerjik bervisi
2. Intelek murni dan asli bukan gelar yang dibeli
3. Kaya dari karya bukan korupsi
4. Terkenal karena prestasi bukan kolusi
5. Santun melayani

Karakter di atas diperkuat sosok Mang Oded yang lama terbina di gerakan Tarbawi. Semoga saja apa yang dikampanyekan menjelma di alam realiti. Tidak sekedar blusukan seperti Pak Jokowi. Sungguh kami masyarakat menunggu Bandung benar-benar jadi sister city yang nyaman dihuni. Walau langkah ke arah sana akan banyak aral dan duri. Tantangan terbesar dari mentalitas aparat dan birokrasi. Jika sukses, maka Kang Emil profesional sejati. Karena tak ada gagal sebelum mati.

Wahai Kang Emil dan Mang Oded, bekerjalah sepenuh hati. Jangan biarkan harapan kami mati suri.


Bandung, 23-06-13

Nandang Burhanudin

Read More

Suswono: Dunia Akui Ketahanan Pangan Indonesia

Senin, 24 Juni 2013

Dunia internasional melalui lembaga pangan dunia (food and agricultue organization/FAO) mengakui ketahanan pangan Indonesia dengan memberikan sebagai negara yang tidak memiliki kasus kelaparan.

Dalam dialog dengan sejumlah kelompok tani di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Menteri Pertanian Suswono mengatakan pengakuan dan penghargaan lembaga pangan PBB tersebut didapatkan tahun 2013.

Pihaknya merasa gembira sekaligus menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai elemen masyarakat tani di tanah air sehingga Indonesia bisa mendapatkan penghargaan itu. "Padahal targetnya pada 2016. Alhamdulillah, tiga tahun lebih cepat," katanya sebaimana dikutip Antara, Minggu (23/6/2013).

Menurut dia, pihaknya berkeyakinan lembaga internasional setingkat PBB memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri ketika memberikan penghargaan atas ketahanan pangan di Indonesia tersebut.

Salah satu pertimbangan tersebut diperkirakan dari aspek perbandingan produksi padi yang mencapai 39 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan hanya 33 juta ton. "Dalam beberapa tahun ini, jarang terdengar ada busung lapar," ujarnya.

Namun, kata Mentan, pihaknya tidak membantah jika masyarakat miskin masih cukup banyak di tanah air yang jumlahnya berkisar 11% dari jumlah penduduk Indonesia.

Jika terdengar kasus gizi buruk, kondisi itu diperkirakan lebih pada aspek ketidakmampuan keluarga dalam mengatur asupan gizi terhadap anggota keluarganya.

Ia mencontohkan kasus di sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang adanya anak yang disebutkan mengalami kasus gizi buruk.

"Ternyata, makanannya ada tetapi orang tuanya kurang dapat mengatur asupan gizi," katanya tanpa menjelaskan secara detail tentang nama korban dan daerah yang mengalami gizi buruk itu.(inilah)

Read More

Kemenangan PKS di Bandung Menginspirasi Tamsil-Das’ad di Makassar

Senin, 24 Juni 2013

Makassar- Kemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota usungan PKS di Bandung menginspirasi PKS Makassar untuk menang di pilwali Makassar. Hal itu diungkapkan Juru Bicara pasangan Tamsil-Das’ad, Mudzakkir Ali Djamil. “Kemenangan RIDO di Bandung tentunya sangat menginspirasi kita di Makassar dalam menghadapi pilwali.” Kata Mudzakkir di kantor DPD PKS Makassar hari ini (23/06).

Hasil perhitungan cepat mengunggulkan Pasangan Ridwan Kamil- Oded M Danial dalam pilkada Bandung yang digelar hari ini. Pasangan yang diusung PKS dan Gerindra itu meraup 45,88 %. Hasil quick count yang dirilis oleh Jaringan Suara Indonesia (JSI) menempatkan pasangan nomor 4 itu diposisi pertama dengan perolehan 44,57 % meninggalkan 7 pasangan lainnya.

Menurut Mudzakkir bahwa kemenangan RIDO di pilwali Bandung membuktikan bahwa prediksi pengamat tentang PKS tidak terbukti. “Kemenangan di Bandung membuktikan bahwa prediksi pengamat bahwa suara pemilih PKS akan merosot ternyata tidak terbukti. Dan itu juga akan kita buktikan di Makassar.” Tegas Mudzakkir.

Kemenangan Ridwan-Oded di Bandung menjadi angin segar dan kemenangan Ridwan-Oded di Bandung menjadi angin segar dan menginspirasi tim pemenangan Tamsil-Das’ad untuk terus sosialisasi.

“Kemenangan pasangan Ridwan-Oded di Bandung yang diusung oleh PKS menjadi penyemangat bagi tim Tamsil-Das’ad untuk juga memenangkan Pak Tamsil dan Kak Das’ad di Makassar. Insya Allah pasangan ini akan memberikan ide-ide yang solutif untuk membenahi Kota Makassar”. Tambah ketua tim pemenangan Tamsil-Das’ad, Hasan Hamido.

*http://news.tamsil-dasad.com/kemenangan-pks-di-bandung-menginspirasi-tamsil-dasad-di-makassar/

Read More

Kemenangan RIDO, Bukti PKS Masih Dipercaya

Senin, 24 Juni 2013

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PKS Jawa Barat Tate Komaruddin mengatakan,kemenangan Ridwan Kamil-Oded M Danial dalam pemilihan Wali Kota Bandung menandakan bahwa partainya masih dipercaya masyarakat. Dalam pemilihan wali kota Bandung, PKS berkoalisi dengan Gerindra mengusung Ridwan-Oded.

Sebelumnya dikabarkan meski PKS tengah dilanda masalah terkait korupsi suap impor daging yang melibatkan mantan presiden partai itu Luthfi Hasan Ishaaq, Ridwan diperkirakan akan tetap memenangi pemilihan wali kota Bandung. Beberapa survei menyebut, kali ini warga Bandung memilih figur Ridwan Kamil dan bukan partai pengusungnya.

Tate menilai pasangan nomor urut empat itu merupakan pasangan yang bisa berkoordinasi dengan baik ketika menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Bandung periode 2013-2018.

“Ibu Kota seperti Bandung itu harus punya kualitas dibanding kota lain, saya lihat akan ada koordinasi yang bagus antara Ridwan dan Oded sebagai Wakil dan Walikota Bandung,” kata Tate Komaruddin usai konferensi pers Hitung Cepat Media Center RIDO di Hotel Trans Luxury, Bandung, Ahad, 23 Juni 2013.

Menurutnya, kolaborasi Ridwan-Oded bisa membuat pembangunan Bandung menjadi lebih cepat.

Menurut hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Media Center pasangan Ridwan Kamil-Oded M Danial (RIDO), pasangan yang diusung oleh PKS dan Gerindra itu unggul dengan raihan suara sebesar 45,56 persen, disusul oleh Edi Siswadi-Erwan Setiawan dengan perolehan 17,34 persen. Sementara, Ayi Vivananda-Nani Suryani mendapat 15,31 persen.

Di urutan empat, pasangan independen Wahyudin-Tonny Apriliani mendapat perolehan suara 8.81 persen, disusul Iswara-Asep Dedi (6.94 persen), Budi Setiawan-Rizal Firdaus (2,81 persen), Wawan Dewanta-M. Sayogo (2,05 persen) dan Bambang-Lex (1,18 persen). Perolehan tersebut berdasarkan data dari 45 persen suara dari 400 TPS hingga pukul 17.00 WIB, Ahad, 23 Juni 2013. Begitu pula dengan hasil hitung cepat yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia, pasangan RIDO mengungguli pasangan lainnya. (pm/tempo)

*http://www.nabawia.com/read/308/kemenangan-rido-adalah-bukti-pks-masih-dipercaya#

Read More

PKS: Presiden SBY Jangan Tiru Aceng Fikri

Komentar dan lontaran berbagai pihak yang menyuruh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi sudah keluar dari konteks. Apalagi di antara pihak yang mendorong agar PKS keluar dari itu adalah orang-orang yang tidak kompeten.

"Misalkan saja komentar dari jurubicara Presiden SBY yang meminta PKS mundur. Saya sangat sayangkan kenapa jubir ikut-ikutan nimbrung dalam persoalan politik. Apa yangdisampaikan itu sudah off side," kata Ketua DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsy, beberapa saat lalu (Jumat, 21/6).

Aboe Bakar juga menyesalkan pernyatan Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, yang juga mendorong hal serupa. Sebab sebenarnya Nurhayati tidak tahu proses koalisi terbentuk.

"Nah sekarang main umbar statemen," sesal Aboe Bakar.

Menurut Aboebakar, persoalan ini sebenarnya sangat sederhana. Pimpinan koalisi, SBY, bisa bicara baik-baik lalu tegas saja beri keputusan. Sebab dulu juga koalisi dibentuk dengan baik-baik dan bahkan membuat kontrak hitam di atas putih.

"Tentu kita masih ingat dengan kasus Aceng, kenapa publik marah kepada Aceng Fikri karena dia menceraikan Fani hanya dengan SMS, padahal nikahnya datang baik-baik," sindir Aboe Bakar
.

Sumber: rmol

Read More

Komisi III: KPK Harus Ungkap Keterlibatan Hatta Pada Kasus Impor Daging

Kamis, 20 Juni 2013

Jakarta, Keterlibatan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi perlu terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun terdakwa kasus tersebut yakni Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi menyebut nama Hatta hanya dicatut oleh rekananya yakni Elda Devianne Adiningrat.

"Kesaksian Juard Effendi pada persidangan kemarin, yang menyebutkan nama Menko perekonomian perlu didalami oleh KPK. Apakah Elda Devianne Adiningrat hanya mencatut nama Pak Hatta untuk meyakinkan Maria Elizabeth atau bagaimana," ujar Anggota Komisi III DPR RI, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsyi, saat dihubungi, Kamis (20/6).

Aboe Bakar tidak yakin Komisaris PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman percaya begitu saja jika tidak ada kedekatan antara Hatta dan Elda yang merupakan saksi penting dalam kasus ini.

"Sebagai seorang pengusaha senior Maria tentunya tidak sembarangan mempercayai Elda ketika mencatut nama seorang menko, karena menurut rumor yang berkembang mereka memang ada kedekatan, oleh karenanya keterangan tersebut layak untuk didalami," ujarnya.

Ia menambahkan KPK juga sudah selakyaknya menetapkan Elda sebagai tersangka atas perannya yang besar dalam kasus yang juga menjerat mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq tersebut.

"Elda terlihat sangat aktif untuk melakukan loby ke berbagai pihak untuk kuota impor daging sapi, ada yang menyebut terdapat 27 rekaman pembicaraan Elda ke Ahmad Fathanah. Namun sampai saat KPK belum menetapkannya sebagai tersangka, padahal sudah bolak balik diperiksa," tegasnya.

Seperti diketahui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin Juard mengakui keterlibatan Hatta Rajasa dalam pledoinya. Hatta disebut telah menyepakati penambahan kuota impor daging sapi melalui loby yang dilakukan Elda.

Informasi yang dihimpun Aktual.co Hatta memang mengenal Elda. Bahkan Elda dan Elizabeth diketahui kenal dengan istri Hatta Rajasa lewat korps alumni Institut Pertanian Bogor (ITB). Semua sudah disampaikan Elda dan Elizabeth di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Untuk diketahui penambahan kuota impor daging sapi sejak tahun 2011 diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan yang dipimpin oleh Menkoperekonomian. Rakortas tersebut menghadirkan tiga kementrian yakni Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan, dan Kementrian Perindustrian. (aktual.co)

Read More